Oleh : Kunto Arief Wibowo

Saat terjadi perang AS-Israel vs Iran, negara-negara di dunia heboh. Bukan semata pada faktor perangnya, tetapi langkah Iran membatasi dan bahkan menutup Selat Hormuz. Bagaimana tidak, seperempat jalur transportasi minyak mentah dunia melintasi wilayah tersebut. Ketika transportasi minyak dibatasi, kelangkaan yang terjadi dan otomatis berdampak pada harga jual.

Hal ini menjadi bukti nyata dan membuka mata semua pihak bahwa jalur perairan laut adalah hal yang sangat krusial. Indonesia sendiri, sebagai negara kepulauan dan posisi yang sangat strategis, juga memiliki jalur laut internasional yang disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Ini adalah alur yang secara khusus dilalui oleh kapal dan pesawat asing di wilayah perairan RI. ALKI ini merupakan alur laut yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage) berdasarkan UNCLOS 1982.

Terdapat 3 ALKI yaitu ALKI I melewati Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Jalur ini menghubungkan pusat-pusat perdagangan besar dunia, utamanya di Asia Timur dengan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

ALKI II melewati Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur ini terhubung ke Samudra Hindia dan merupakan perairan dalam sehingga rutin dilewati kapal ukuran super besar.

Sementara ALKI III berada di kawasan timur yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Terdapat lima pencabangan yang melintasi kawasan laut Indonesia. Sama seperti ALKI II, kawasan ini juga memiliki laut dalam sehingga aman bagi kapal ukuran besar.

Sampai sekarang, masing-masing ALKI masih rutin dan terus dilewati oleh berbagai kapal kargo ukuran besar dari berbagai negara. Hal ini menyebabkan kawasan laut Indonesia termasuk yang paling sibuk di dunia.

Tentu saja, hal ini mendatangkan keuntungan besar, tetapi juga menciptakan ancaman yang serius. Kegagalan dalam mengelola kawasan ini, bisa berdampak pada kedaulatan bangsa.  Karena itulah, prioritas pertahanan Indonesia menempatkan penjagaan kawasan ALKI sebagai sebuah prioritas.

ALKI menjadi sangat penting karena sampai saat ini dan prediksi di masa datang, keterhubungan antar negara seluruhnya menggunakan transportasi laut. Metode ini tidak bisa tergantikan walaupun dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain harus secara fisik. Inilah yang terjadi di Selat Hormuz, dimana distribusi minyak mentah harus secara fisik, dan penggunaan kapal adalah cara paling efisien dan aman.

Kondisi kapal pengangkut tidak dalam ukuran kecil. Dikenal dengan sebutan Very Large Crude Carrier atau VLCC, kapal ini memiliki dimensi panjang mencapai lebih dari 300 meter dan kedalaman apung di atas 20 meter. Dengan spesifikasi super besar, efisiensi dalam pengangkutan barang bisa dicapai. Oleh sebab itu, lautan yang dalam serta jalur paling cepat akan menjadi pilihan, dan AKLI di Indonesia adalah salah satu yang masuk kriteria ini.

Disebabkan jalur ALKI adalah jalur distribusi perdagangan internasional, maka berbagai potensi ancaman tentu akan muncul. Masuknya barang-barang ilegal, pencurian ikan dan hasil laut, penggunaan kekuatan militer dari negara lain, dilema perbatasan antar negara, adalah contoh-contoh ancaman serius. Indonesia pasti jadi primadona, karena posisi yang sangat strategis.

Tidak hanya itu, dalam konteks militer, jalur laut bukan semata apa yang tampak di permukaan, tapi juga wilayah dalam. Teknologi kapal selam serta teknologi serangan bawah laut, sudah cukup lazim. Ini menjadi ancaman serius dan mau tidak mau Indonesia harus bersiap antisipasi dan memperkuat diri.

Autonomous Underwater Vehicles (AUV) sebagai bagian dari Underwater Surveillance System (UWSS) sudah sangat lazim digunakan, begitu pula dengan teknologi robotik bawah air. Negara-negara maju seperti di Amerika dan Eropa sudah cukup familiar dengan teknologi ini. Pergerakannya sangat senyap dan tidak bisa dilihat di permukaan, tetapi bisa bergerak cepat dan akurat. Untuk katagori Indonesia sebagai negara kepulauan, hal ini bisa menjadi ancaman serius.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan peningkatan dan memaksimalkan tingkat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kedaulatan pada ALKI. Beberapa hal berikut perlu jadi catatan untuk kepentingan bangsa dan menguatkan Sihankamrata.

Pertama, modernisasi dan peningkatan sarana prasarana penjagaan wilayah ALKI berbasiskan teknologi terkini. Seluruh wilayah harus bisa terpetakan dan terdeteksi secara baik menggunakan metode digital, dalam kerangka pertahanan militer yang terintegrasi. Seluruh peralatan yang dimiliki harus selalu update dan mampu mendeteksi secara cepat dan real time.  Mode pertahanan harus terintegrasi antara permukaan dan di bawah laut.

Kedua,  memaksimalkan pembentukan kawasan-kawasan teritori khusus pada masing-masing jalur ALKI. Kawasan ini selain memiliki dampak ekonomi yang signifikan, juga menjadi penanda kehadiran negara di setiap ujung wilayah. ALKI I, II, dan III sudah mengarah pada hal ini, tetapi melihat dinamika konstelasi politik global, maka langkah pengamanan secara cepat harus dilakukan. Peran serta aparatur di daerah ada pada wilayah ini.

Ketiga,  pemberdayaan maksimal pada masyarakat-masyarakat pesisir.  Data BPS tahun 2025 menyebutkan ada sebanyak 12.942 desa-desa di Indonesia yang berada di tepi laut. Memang tidak semuanya ada pada jalur ALKI, tetapi hampir semua jalur ALKI memiliki desa-desa, yang artinya ada keberadaan masyarakat pesisir di wilayah tersebut. Masyarakat disini bisa dikatakan adalah ujung tombak sekaligus pendeteksi dini semua lalu lintas internasional. Mereka harus memiliki kemampuan kuat untuk tampil sebagai bagian dari penjaga kedaulatan.

Keempat, mewujudkan adanya gerakan bersama membentuk pertahanan pulau mandiri yang tangguh dan punya daya tahan tinggi. Syarat utamanya adalah kolaborasi antara pertahanan militer dan non militer. Kemandirian logistik, pangan, energi, dan teknologi harus jadi prioritas. Sishankamrata merujuk pada aspek ini, yaitu pulau-pulau yang dijaga bersama dan dikuasai bersama untuk pertahanan kedaulatan. Setiap unsur pada pulau-pulau tersebut harus mampu secara mandiri menciptakan pertahanan yang berlapis dan berlangsung lama. Karena itu, kesiapan segala infrastruktur harus disegerakan dan dilakukan bersama-sama.

Pada akhirnya, dengan melihat krisis militer di kawasan timur tengah, perebutan sumber daya energi, penguasaan jalur lalu lintas internasional, hingga terjadinya perang terbuka, maka Indonesia harus segera memaksimalkan pengawasan kawasan ALKI.

TNI tidak mungkin berjalan sendiri, harus tetap ada interopabiliti dan sinergi antar komponen bangsa. Tiga komponen dasar pertahanan negara (komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung) dituntut untuk berada pada satu garis yang sama, yaitu menjaga kedaulatan bangsa. ALKI adalah salah satu yang paling vital untuk saat ini.

(Penerangan Kodiklatad)